JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Senin (17/11/2014) malam. Berikut ini adalah kompensasi yang diberikan atas kenaikan harga itu.
"Untuk rakyat tidak mampu, disiapkan perlindungan sosial berupa paket Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar," ujar Jokowi, dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin malam.
Menurut Presiden, ketiga kartu itu akan segera dapat digunakan untuk menjaga daya beli dan sekaligus meningkatkan ekonomi produktif.
Jokowi tak menampik bakal ada pendapat setuju dan tidak setuju atas kebijakan ini. "Pemerintah menghargai masukan-masukan," kata dia sembari menyebut kenaikan harga BBM ini merupakan kebijakan pengalihan subsidi untuk sektor produktif.
Namun, Jokowi menegaskan, keputusan ini merupakan jalan untuk "menghadirkan" anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Dalam pengumumannya itu, Jokowi menyebutkan, harga premium yang semula Rp 6.500 per liter naik menjadi Rp 8.500. Adapun solar, harga semula Rp 5.500 naik menjadi Rp 7.500 per liter.
Bukan hanya itu, ternyata BBM seharusnya dinaikkan Rp 3500tapi pemerintah masih mensubsidi Rp 1500.
Meski Harganya Naik, BBM Masih Disubsidi Rp.1500
TEMPO.CO , Jakarta: Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, pemerintah masih memberikan subsidi untuk bahan bakar premium dan solar sebesar Rp 1.500 per liter. Sesuai kalkulasi dalam setahun, pada 2014 pemerintah memberi subsidi hingga Rp 3.500 per liter.
Subsidi tersebut akan berkurang mulai Senin malam sebesar Rp 2.000 untuk dialihkan ke bidang lain. "Kita harus menghitungnya selama setahun, jangan per hari," kata Bambang di kompleks Istana Presiden, Senin malam, 17 November 2014.
Ia menyatakan, jika hanya melihat tren harga minyak dalam dua bulan terakhir, tentu akan sulit menerima kebijakan penurunan subsidi. Menurut Bambang, faktanya dalam satu tahun pemerintah memberikan subsidi yang sangat tinggi.
Soal bantuan sosial, Bambang menyatakan, pemerintah tak akan menggunakan dana peralihan subsidi BBM. Pemerintah telah memiliki alokasi dana sosial dari cadangan dana Rp 5 trilium ditambah cadangan resiko fiskal sebesar Rp 1,4 triliun.
Ia juga menyatakan, pemerintah tak perlu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat soal pengurangan subsidi. Hal ini didasarkan pada Undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2014 yang mengharuskan pemerintah berkonsultasi.
Pengurangan subsidi sendiri memberikan ruang fiskal yang besar bagi pemerintah. Kebijakan tersebut, ujar Bambang, penting sebagai modal Kabinet Kerja yang dibentuk presiden Joko Widodo dalam menjalankan visi pemerintahannya selama tahun pertama. Apa yang bisa kita dapat dengan subsidi BBM ??
Sudah saatnya kita bersikap lebih bijak dalam menanggapi setiap keputusan penting yang diambil oleh pemerintah. Jangan hanya melihat dari satu sisi yang belum tentu itu sepenuhnya benar namun, kita juga harus melihat dari sisi yang lain.
Ayo kita dukung penuh, mengawasi, dan manfaatkan setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar